Dalam sambutan bupati yang dibacakan asisten 2 setda mimika willem naa giat tersebut mengacu pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang di tindaklanjuti dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 43 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa, serta peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (apbn), dinyatakan bahwa tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota dalam konteks keuangan desa/ kampung dengan fungsi masing-masing.