Dalam pertemuan yang turut dihadiri perwakilan kementerian dalam negeri, kepala opd, kepala distrik, perubahan kepmendagri nantinya akan mempengaruhi penyusunan program dan kegiatan tiap opd kedepan dalam tujuan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dimana didalam aturan tersebut ada beberapa kewenangan provinsi yang di limpahkan kepada kabupaten kota.
Selanjutnya sesuai undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, singkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah penting dilakukan dalam tujuan pembangunan nasional tahun 2024.
Dengan adanya pemutakhiran kepmendagri tahun 2023 tersebut kepada tiap organisasi perangkat daerah di kabupaten mimika dapat melakukan penyesuaian dalam penyusunan program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah sesuai tahapan perencanaan dan ketentuan yang berlaku saat ini.